Arab Saudi Ancam Cabut Izin Usaha Layanan Haji Swasta Secara Permanen Kalau Merugikan Jemaah

Pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasan terhadap perusahaan penyelenggara layanan ibadah haji swasta. Kesalahan dalam pengelolaan layanan, mulai dari akomodasi hingga pengelolaan dana jemaah, kini tak lagi ditoleransi.

Operator haji swasta yang menyebabkan jamaah gagal berangkat haji dipastikan menghadapi sanksi paling keras. Yakni, pencabutan izin usaha secara permanen.

Kementerian Agama Saudi menegaskan, langkah tegas ini diambil untuk melindungi hak jamaah dan menjaga kredibilitas penyelenggaraan ibadah haji.

Perusahaan yang terbukti lalai atau melakukan pelanggaran administratif maupun finansial akan langsung kehilangan kepercayaan negara untuk mengelola jamaah haji.

Dana Jemaah Wajib Masuk Akun Saudi

Dilansir dari The Islamic information, salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah pengelolaan dana haji. Pemerintah mewajibkan seluruh penyelenggara haji swasta menyetorkan 100 persen biaya paket haji ke rekening resmi di Arab Saudi paling lambat 31 Desember.

Keterlambatan atau kegagalan memenuhi kewajiban ini akan berdampak serius. Operator berisiko kehilangan sisa kuota jemaah yang dimiliki, hingga berujung pada pencabutan izin operasional.

Sanksi ini juga berlaku bagi perusahaan yang terbukti melakukan penyimpangan atau ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan jamaah.

Layanan Tak Lengkap, Kuota Dicabut

Selain dana, kesiapan layanan menjadi indikator utama penilaian. Setiap operator diwajibkan mengamankan seluruh layanan haji sesuai tenggat waktu yang ditetapkan, termasuk alokasi lahan, pemondokan di Mina, serta fasilitas pendukung lainnya.

Pemerintah menegaskan bahwa layanan yang tidak lengkap atau tidak sesuai standar akan berakibat langsung pada pencabutan kuota jamaah.

Pembatasan operasional hingga penghentian izin usaha juga akan diberlakukan bagi operator yang tidak mampu memenuhi kewajiban layanan tersebut.

Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa penyelenggaraan haji tidak hanya soal bisnis. Melainkan amanah besar yang menyangkut hak dan ibadah jutaan umat.

Wamen Haji dan Umrah Ri, Dahnil Anzar, dikofirmasi melalui wahatsApp mengaku sudah mengetahui hal 5ersebut. Peraturan ini harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Utamanya bagi penyelenggara haji khusus.

“Jangan mengobral janji yang muluk-muluk, haji biaya murah tanpa antre, pemondokan hotel bintang 5 dekat Masjidil Haram, pilih amansaja dengan ikuti aturan,” pesan Dahnil Kamis 18 Desember 2025.