- NEWS UPDATEMenhaj RI: PKS dengan Garuda Jamin Kepastian Armada dan Jadwal Penerbangan Haji 1447-1449 H
- INFO KEMENHAJKelalaian Berujung Sanksi Berat, Saudi Beri Peringatan Keras pada Operator Layanan Haji Swasta
- INFO HAJIGaruda Indonesia Jamin Kepastian Armada dan Jadwal Penerbangan Haji 2026
- INFO TERKINIKampung Haji Indonesia di Mekkah Terbuka untuk WNA, Jamaah RI Jadi Prioritas

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya siap mengawal pelaksanaan ibadah haji.
Diketahui Kementerian Agama berencana gandeng KPK untuk pastikan penyelenggaraan haji yang transparan dan bersih.
Baca juga: Presiden Prabowo bentuk Badan Haji dan Umrah, pisah dari Kemenag
“Kan waktu (Haji) kemarin kita juga ada satu orang kita pendamping. Itu ada temuan-temuannya gitu. Jadi Pak Faisal, Pak Irjen bilang bagaimana kalau ke depan dibakukan saja. Jadi jangan orang,” kata Pahala kepada awak media di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Pahala mengatakan pihaknya masih melihat nantinya penyelenggaraan haji ada pada badan tersendiri atau seperti apa.
Meski begitu ditegaskan Pahala pihaknya sudah siap segera untuk pencegahan.
Semua lini pelaksanaan ibadah haji akan diawasi, tak hanya menyentuh layanan jemaah reguler, pelaksanaan haji plus mulai perizinan pun akan diawasi.
“Yang sekarang sepertinya satu siklus penuh dan bukan haji ini saja. Jadi yang haji plus, yang umroh itu udah sekalian saja. Dari mulai perizinannya sampai database-nya segala macem kita ingin lihat,” jelasnya.
Kemudian dikatakan Pahala pada penyelenggaraan haji sebelumnya tak bisa dipungkiri ada permasalahan.
Atas hal itu ia menegaskan perlunya pengawasan secara menyeluruh.
“Kita bilang dari awalnya siklus penuh. Supaya tuntas ini haji. Jangan ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak bagus itu tergantung kasusnya. Tapi yang jelas haji khusus, haji reguler, sama yang umroh, itu segala macem kita mau lihat semua dan Pak Irjen setuju,” tegasnya.
Sumber : Tribunnews.com
Mungkin Anda tertarik membaca artikel berikut ini.
Calon Jamaah Haji Harus Rekam Biometrik untuk Proses Penerbitan Visa
JAKARTA — Jamaah calon haji harus melengkapi sejumlah syarat dan dokumen untuk proses penerbitan visa haji, salah satunya rekam biometrik yang sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Saudi Visa Bio. “Rekam biometrik merupakan syarat penerbitan visa haji. Jamaah yang belum melakukan perekaman biometriknya via aplikasi Saudi Visa Bio, a... selengkapnya
Ada 3 negara dicabut penangguhannya oleh pemerintah Arab Saudi hari ini 8 September 2021
Arab Saudi telah secara bertahap menerima jemaah umrah dari luar negeri yang sudah divaksin corona mulai 9 Agustus lalu. Mekah dan Madinah mulai menyambut pengunjung dari luar negeri dengan tetap menjaga langkah pencegahan Covid-19. Jemaah yang diizinkan tiba di Saudi hanya mereka yang berasal dari negara yang masuk daftar hijau atau dinilai aman dari infeks... selengkapnya
KPK Diminta Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Pengalihan Kuota Haji
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi pengalihan kuota haji yang menyeret Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki. Ini ia sampaikan merespons adanya laporan... selengkapnya
Kontak Kami
Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi kami melalui kontak di bawah ini.
-
Hotline
0811-796-753 -
Whatsapp
081385575221 -
Messenger
patriawisata -
Email
patriawisatakendari@gmail.com




1 komentar