- NEWS UPDATEMenhaj RI: PKS dengan Garuda Jamin Kepastian Armada dan Jadwal Penerbangan Haji 1447-1449 H
- INFO KEMENHAJKelalaian Berujung Sanksi Berat, Saudi Beri Peringatan Keras pada Operator Layanan Haji Swasta
- INFO HAJIGaruda Indonesia Jamin Kepastian Armada dan Jadwal Penerbangan Haji 2026
- INFO TERKINIKampung Haji Indonesia di Mekkah Terbuka untuk WNA, Jamaah RI Jadi Prioritas
Tags umrah plus
Kemenhaj Luncurkan Hotline Pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” untuk Perkuat Perlindungan Jemaah
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meluncurkan hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” sebagai kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pengaduan terkait penyelenggaraan haji dan umrah. Kehadiran hotline ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan jemaah sekaligus mendorong pengawasan publik terhadap penyelenggaraan ha... selengkapnya
Kemenhaj Antisipasi Dinamika Timur Tengah dan Matangkan Persiapan Haji 2026
Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mengantisipasi dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah dengan memperkuat koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia guna memastikan keselamatan jemaah umrah serta kesiapan penyelenggaraan haji 2026. Sebagian jemaah telah kembali ke Tanah Air, sementara lainnya masih menunggu kepastian p... selengkapnya
Patria Wisata Lalui Transisi Regulasi, Siap Berangkatkan 196 JamaahHaji Khusus 1447 H / 2026 M
Rangkaian Safari Manasik Haji Khusus PT. Saudi Patria Wisata untuk yang kedua kalinya di Makassar dan Kendari telah terlaksana dengan baik. Tahun 2026 / 1447 H menjadi momentum penting sekaligus ujian bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kuota pemerintah. Peralihan kewenangan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia men... selengkapnya
Aturan Baru, Berangkat Haji Kedua Kali Tunggu 18 Tahun setelah Haji Pertama
Pemerintah menetapkan aturan baru terkait keberangkatan haji bagi jemaah yang ingin berangkat untuk kedua kalinya. Regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Dalam UU itu dikatakan jemaah yang hendak pergi haji kedua kalinya baru bisa berangkat setelah jeda minimal 18 tahun seja... selengkapnya
Kepala BP Haji: Kami Siap Jalankan Amanah Haji 2026
Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan kesiapan BP Haji untuk mengemban amanah penuh dalam penyelenggaraan haji mulai tahun 2026. Irfan turut mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi yang digelar di Jeddah. “Insya Allah, tahun 2026 Badan Penyelenggara Haji mendapat amanah ... selengkapnya
Kemenag Terjunkan Tim Pengawasan Umrah dan Haji Khusus di Bandara Changi Singapura
Kementerian Agama (Kemenag) akan menerjunkan tim pengawasan untuk jemaah umrah dan haji khusus (PIHK) di bandara transit, salah satunya di Bandara Changi, Singapura. Pengawasan yang akan dilakukan Tim Kemenag dalam penyelengaraan haji khusus dan umrah di bandara transit Changi, Singapura itu diantaranya aspek layanan konsumsi, transportasi udara dan layanan ... selengkapnya
KPK Tegaskan Siap Kawal Pelaksanaan Ibadah Haji Agar Transparan, Perizinan Haji Plus Disorot
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya siap mengawal pelaksanaan ibadah haji. Diketahui Kementerian Agama berencana gandeng KPK untuk pastikan penyelenggaraan haji yang transparan dan bersih. Baca juga: Presiden Prabowo bentuk Badan Haji dan Umrah, pisah dari Kemenag “Kan waktu (Haji) k... selengkapnya
Presiden Prabowo bentuk Badan Haji dan Umrah, pisah dari Kemenag
Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan membentuk Badan Haji dan Umrah. Ada dua misi yang akan dijalankan oleh badan tersebut. Apa itu? Misi pertama adalah memastikan keberangkatan jamaah dengan aman. Sementara misi kedua adalah meningkatkan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Agar fokus dengan tujuan, Badan Haji dan Umra... selengkapnya
Pertama Sepanjang Sejarah, Ditjen PHU Kini Miliki Penyidik PNS
Pertama sepanjang berdirinya Kementerian Agama, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2019, PPNS Ditjen PHU memiliki wewenang khusus menegakkan hukum pidana dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hal ini disampaikan Dirjen PHU Hilman Latief saat memberi arahan kepad... selengkapnya
Kontak Kami
Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi kami melalui kontak di bawah ini.
-
Hotline
0811-796-753 -
Whatsapp
081385575221 -
Messenger
patriawisata -
Email
patriawisatakendari@gmail.com




