- NEWS UPDATEMenhaj RI: PKS dengan Garuda Jamin Kepastian Armada dan Jadwal Penerbangan Haji 1447-1449 H
- INFO KEMENHAJKelalaian Berujung Sanksi Berat, Saudi Beri Peringatan Keras pada Operator Layanan Haji Swasta
- INFO HAJIGaruda Indonesia Jamin Kepastian Armada dan Jadwal Penerbangan Haji 2026
- INFO TERKINIKampung Haji Indonesia di Mekkah Terbuka untuk WNA, Jamaah RI Jadi Prioritas

Pemerintah menetapkan aturan baru terkait keberangkatan haji bagi jemaah yang ingin berangkat untuk kedua kalinya. Regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.
Dalam UU itu dikatakan jemaah yang hendak pergi haji kedua kalinya baru bisa berangkat setelah jeda minimal 18 tahun sejak pelaksanaan haji pertama. Ketentuan tersemat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sebagai salah satu syarat keberangkatan haji.
“Belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.” tulis UU tersebut.
Dengan begitu, jemaah yang ingin pergi haji tidak bisa langsung mendaftar kembali sebelum melewati masa tunggu hampir dua dekade. Aturan diberlakukan sebagai langkah pemerataan kesempatan bagi umat Islam yang belum pernah menunaikan ibadah haji, mengingat antrean panjang dan keterbatasan kuota setiap tahunnya.
Baca Juga: Gus Irfan Pastikan Pembagian Kuota Haji 2026 Tetap 92% Reguler-8% Khusus
UU yang disahkan pada 4 September 2025 lalu oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu dimaksudkan sebagai komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem penyelenggaraan haji agar lebih adil, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh calon jemaah.
Walau demikian, persyaratan pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) reguler, pembimbing Kelompok Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta petugas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Pada pasal 5 tersebut juga diatur terkait ketentuan jemaah wajib memenuhi persyaratan kesehatan dan telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Penentuan kelayakan kesehatan dilakukan oleh Menteri Agama dengan berkoordinasi bersama Menteri Kesehatan.
Sumber: detik.com
Mungkin Anda tertarik membaca artikel berikut ini.
Suspend Dicabut, Kemenag dan Kemenhaj Saudi Bahas Teknis Umrah
Jeddah (PHU) – Arab Saudi telah mencabut suspend penerbangan dari Indonesia. Terhitung mulai 1 Desember 2021, warga Tanah Air bisa langsung terbang ke Arab Saudi tanpa harus transit ke negara ketiga. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief memastikan edaran yang diterbitkan otoritas penerbangan Arab Saudi atau General Authority of Civ... selengkapnya
Kunjungi Direktur Urusan Haji Arab Saudi, Dirbina UHK Bahas Persiapan Haji 1445H
Pemerintah Arab Saudi bertekad penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445H akan lebih baik dari sebelumnya. Komitmen itu dibuktikan dengan penyiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445H yang dilakukan sejak awal. Kesiapan itu sebagaimana disampaikan oleh Direktur Kantor Urusan Haji Arab Saudi, Dr. Badr Sulami, pada saat kunjungan resmi Direktur Bina Umrah dan... selengkapnya
Ibadah Umrah Dibuka 8 Januari, Ini Edaran Kemenag
Jakarta (PHU) — Persiapan penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi Covid-19 terus dilakukan. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief mengatakan penyelenggaraan ibadah umrah akan kembali dibuka. Namun, Hilman menegaskan bahwa penyelenggaraan umrah di masa pandemi harus mematuhi protokol kesehatan demi memberikan perlindungan kepada... selengkapnya
Kontak Kami
Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi kami melalui kontak di bawah ini.
-
Hotline
0811-796-753 -
Whatsapp
081385575221 -
Messenger
patriawisata -
Email
patriawisatakendari@gmail.com






Belum ada komentar