- NEWS UPDATEMenhaj RI: PKS dengan Garuda Jamin Kepastian Armada dan Jadwal Penerbangan Haji 1447-1449 H
- INFO KEMENHAJKelalaian Berujung Sanksi Berat, Saudi Beri Peringatan Keras pada Operator Layanan Haji Swasta
- INFO HAJIGaruda Indonesia Jamin Kepastian Armada dan Jadwal Penerbangan Haji 2026
- INFO TERKINIKampung Haji Indonesia di Mekkah Terbuka untuk WNA, Jamaah RI Jadi Prioritas
Berita Haji ~ 92 artikel
Arab Saudi Tegaskan Larangan Haji Pakai Visa Umrah dan Visa Kerja
Arab Saudi kembali menegaskan larangan haji pakai jenis visa apa pun kecuali visa haji resmi. Jika ada pihak-pihak yang menawarkan bisa ibadah dengan visa nonhaji, dipastikan itu adalah penipuan. Dalam siaran persnya yang diunggah di media sosial X, Sabtu (19/4/2025), Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengimbau seluruh calon jemaah haji tahun 1446 Hijria... selengkapnya
Kemenag Terjunkan Tim Pengawasan Umrah dan Haji Khusus di Bandara Changi Singapura
Kementerian Agama (Kemenag) akan menerjunkan tim pengawasan untuk jemaah umrah dan haji khusus (PIHK) di bandara transit, salah satunya di Bandara Changi, Singapura. Pengawasan yang akan dilakukan Tim Kemenag dalam penyelengaraan haji khusus dan umrah di bandara transit Changi, Singapura itu diantaranya aspek layanan konsumsi, transportasi udara dan layanan ... selengkapnya
Kontrak Layanan Haji di Saudi Mulai Ditandatangani, Target Selesai Sebelum 14 Februari
Proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia sudah memasuki tahap penandatanganan kontrak. Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI Jeddah secara bertahap hari ini melaksanakan penandatanganan kontrak dengan para penyedia layanan di Arab Saudi. Pada tahap awal, penandatanganan kontrak dilakukan dengan pen... selengkapnya
KPK Tegaskan Siap Kawal Pelaksanaan Ibadah Haji Agar Transparan, Perizinan Haji Plus Disorot
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya siap mengawal pelaksanaan ibadah haji. Diketahui Kementerian Agama berencana gandeng KPK untuk pastikan penyelenggaraan haji yang transparan dan bersih. Baca juga: Presiden Prabowo bentuk Badan Haji dan Umrah, pisah dari Kemenag “Kan waktu (Haji) k... selengkapnya
Presiden Prabowo bentuk Badan Haji dan Umrah, pisah dari Kemenag
Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan membentuk Badan Haji dan Umrah. Ada dua misi yang akan dijalankan oleh badan tersebut. Apa itu? Misi pertama adalah memastikan keberangkatan jamaah dengan aman. Sementara misi kedua adalah meningkatkan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Agar fokus dengan tujuan, Badan Haji dan Umra... selengkapnya
Pertama Sepanjang Sejarah, Ditjen PHU Kini Miliki Penyidik PNS
Pertama sepanjang berdirinya Kementerian Agama, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2019, PPNS Ditjen PHU memiliki wewenang khusus menegakkan hukum pidana dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hal ini disampaikan Dirjen PHU Hilman Latief saat memberi arahan kepad... selengkapnya
Arab Saudi Terapkan Aturan Ketat untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025
Jakarta – Arab Saudi menerapkan sejumlah aturan baru pada penyelenggaraan haji 2025 mendatang. Kebijakan ini dinilai ketat, khususnya mengenai himbauan kesehatan jemaah haji 2025. Melansir dari salah satu majalah Saudi yaitu Leaders Mina, Kementerian Haji dan Umrah Saudi memberlakukan imbauan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan para jemaah haji 2... selengkapnya
Kemenag dan PIHK Bahas Reviu Hasil Pengawasan Internal Haji Khusus 2024
Kementerian Agama melalui Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menggelar Reviu Hasil Pengawasan Internal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus 1445 H / 2024 M. Kegiatan yang berlangsung 21-23 Agustus 2024 di Yogyakarta ini diikuti ratusan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari beragam asosiasi yang melayan... selengkapnya
KPK Diminta Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Pengalihan Kuota Haji
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi pengalihan kuota haji yang menyeret Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki. Ini ia sampaikan merespons adanya laporan... selengkapnya
Kontak Kami
Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi kami melalui kontak di bawah ini.
-
Hotline
0811-796-753 -
Whatsapp
081385575221 -
Messenger
patriawisata -
Email
patriawisatakendari@gmail.com





